Home › News › Brent Crude

Mengintip Besaran Pajak Pembalut yang Dikenakan Pemerintah

Image: CNN Indonesia

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen menjadi nol persen yang dikenakan terhadap produk pembalut wanita.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan desakan itu disampaikan lantaran pembalut merupakan kebutuhan pokok bulanan perempuan yang sifatnya tidak bisa ditunda, bukan kategori barang mewah yang patut dikenakan pajak.

Bahkan, kata Said, produk ini sudah tercatat masuk dalam 64 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan penetapan upah minimum.

"Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras dan minyak goreng. Itu kebutuhan primer dan bukan barang mewah. Kenapa mesti dikenakan pajak 11 persen?

Continue reading at CNN Indonesia

This page shows only an excerpt. The full story is published by CNN Indonesia.

Related tickers

More news View More

Rupiah Bangkit ke Rp18.084 per Dolar AS Pagi Ini

CNN Indonesia · 11m ago

Breaking! IHSG Melesat 3%, Ini Penyebabnya

CNBC Indonesia · 11m ago

Rupiah Dibuka Menguat 0,19% ke Rp18.120 per Dolar AS

CNBC Indonesia · 12m ago

Ujian Ketahanan Industri Nasional di Tengah Gejolak Rupiah

Liputan6 · 14m ago

Ditemukan Pelanggaran, BKN Blokir Data Kepegawaian Pemprov Sulbar

Liputan6 · 20m ago

Breaking! Pembukaan IHSG Naik 2% Lebih, Ini Penyebabnya

CNBC Indonesia · 31m ago

Ujian Ketahanan Industri Nasional di Tengah Gejolak Kurs

Liputan6 · 35m ago

IHSG Berakhir Menguat, Simak 5 Saham Pilihan Hari Ini

CNBC Indonesia · 40m ago